TULANGBAWANG – Puluhan Masyarakat Kagungan Rahayu, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulangbawang, Propinsi Lampung, mengeluhkan hak mereka yang diduga di klaim oleh oknum yang mengatas namakan PT. Citra Lamtorogung Persada (CLP), yang dilalui jalan yol Terbanggi Besar Pematang Panggang Lampung.  Kamis, (30/7/2020).

Pengklaim yang diduga mengatas namakan oknum Pt.CLP yang ditunggangi oleh para oknum BPN Provinsi Lampung secara berjamaah melakukan tuntutan kepada Ke-21 asyarakat pemilik sah dari lahan tanah yang telah legal secara hukum diakui UUD yang berlaku.

Menurut keterangan masyarakat, alas hak atau bukti – bukti kepemilikan hak masyarakat Kagungan Rahayu, cukup jelas pada sidang perdata di Pengadilan Negeri Menggala Lampung, hal ini tentunya, pihak Pengadilan Negeri Menggala tidak ceroboh dalam melakukan ferifikasi Ke-21 berkas kepemilikan yang sah masyarakat bernama Erman, Yasmin CS dengan nomor AKTA HIBAH No 590/008/AH/MGL-TB/2016.

Sehingga sampai pembacaan putusan sidang di Pengadilan Negeri Menggala mencapai akhir putusan, yang tertuang dalam Surat RELAAS para oknum yang mengatas namakan PT. CLP tidak pernah menghadiri persidangan.

Sementara, salah satu masyarakat pemilik hak atas nama Mawardi Hendra Jaya SH, mengatakan, pembacaan putusan sidang yang dimenangkan oleh ke-21 masyarakat Kagungan Rahayu, sudah cukup kuat oleh Pengadilan Negeri Menggala, serta bukti kutipan pada Relas Pemberitahuan Putusan dalam Perkara Perdata Nomor : 37/ Pdt.G/ 2019/ PN. MGL tanggal 11 Juni 2020.

“Karena itu, kami memiliki alat bukti surat undangan Pengadilan Negeri Menggala yang tertuju kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung tanggal Undangan 15 Juli 2020, untuk mempercepat Proses verifikasi data untuk pembayaran uang Ganti rugi jalan tol milik kami masyarakat Kagungan Rahayu,”terang Mawardi.

Pada Fakta Kemenangan masyarakat Kagungan Rahayu, yang telah dibacakan melalui putusan didang Perdata di Pengadilan Negeri Menggala, serta bukti surat undangan yang dibuat oleh PN Menggala No.W9 U6/1371/HK 02/ VII/2020, Tentang prihal koordinasikan terkait pencairan uang ganti rugi dalam Perkara Perdata Nomor :  37/ Pdl.G/ 2019/ PN.MGL, pada kutipan Surat Undang yang bertujuan memberitahukan agenda waktu Hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 waktu : 09.00 Wib sampai dengan selesai, tempat Ruang Rapat Pengadilan Negeri Menggala bersama Kepala Kantor BPN Provinsi Lampung, serta PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra Terbanggi Besar Pematang Panggang, Kantor PUPR Provinsi Lampung. Lalu Undangan yang sama diberikan PN Menggala, Kepada Masyarakat Kagungan Rahayu.

Baca Juga :  Bantu Ketersediaan Darah di PMI Polres TUBABA Lakukan Donor Darah

Menurut Erman, 8semua warga pemilik hak, ganti kerugian Jalan Tol Trans Sumatra, hadir semua dalam undangan Pengadilan  Negeri Menggala, namun, undangan kehadiran BPN Provinsi Lampung, serta PPK PUPR Provinsi Lampung, tidak ikut serta menghadiri undangan PN Menggala, hal ini terkesan para oknum telah melakukan pembangkangan Terhadap Kepatuhan Hukum NKRI.

Sebagai masyarakat yang telah dirugikan, tentu merasa kecewa atas perbuatan para oknum BPN Provinsi Lampung, serta PPK PUPR Provinsi Lampung, yang tidak menghadiri undangan PN Menggala.

Setelah itu, Untuk menjumpai Ketua Pengadilan Negeri Menggala sekira jam 3.30 wib, dilakukan  secara berjamaah para masyarakat Kagungan Rahayu, menjumpai Ketua Pengadilan Negeri Menggala sekira jam 3.30 wib, tepat berada diruang tamu Pengadilan Negeri Menggala.

Kehadiran para masyarakat Kagungan Rahayu disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala,” Aris Fitra Wijaya SH.,MH., dalam penyampaian Ketua PN Menggala, secara Pribadi dirinya menyatakan maaf, kepada semua masyarakat yang telah menjadi Korban waktu, oleh BPN Provinsi dan PPK PUPR Provinsi Lampung, yang tidak hadir pada undangan Pengadilan Negeri Menggala, namun selaku Ketua Pengadilan Negeri Menggala, dirinya berjanji tidak akan merugikan masyarakat Kagungan Rahayu, dan ia sendiri telah menunggu kehadiran BPN Provinsi dan PPK PUPR Provinsi Lampung, dari pagi hingga sore.

Baca Juga :  Pembangunan Drainase Dana Desa Kampung Balai Murni Jaya Asal Jadi

Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Menggala, Aris Fitra Wijaya SH.,MH., meminta kepada para warga untuk dapat bersabar dan tidak melakukan anarkis yang bersifat merugikan diri sendiri. Jelasnya, Kepada para masyarakat Kagungan Rahayu, BPN Jago Kandanh, dan saat ini verifikasi berkas belum selesai dilakukan BPN Provinsi Lampung. Dan dalam proses kepastian pencairan masyarakat saat ini digugat oleh para oknum yang mengatas namakan PT. CLP,  sehingga masyarakat Kembali sidang dua minggu kedepan di Pengadilan Negeri Menggala.

“Ungkapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala, menjadi sorotan Negatif oleh masyarakat Kagungan Rahayu, masyarakat merasa dibodohi oleh para pemangku hukum yang tidak mendasari dari bukti alashak masyarakat sampai diputuskan kemenangan, undangan yang telah disebar luas kepada pemilik hak, serta dibacakan dalam persidangan, sampai 14 hari diberikan waktu untuk pihak penggugat melakukan gugatannya kembali kepada tergugat.

Hal senada disampaikan masyarakat Kagungan Rahayu, bahwa penjelasan yang disampaikan Ketua PN Menggala, terkesan memberikan celah Waktu para oknum menghambat pencairan masyarakat, hal ini tentunya telah merugikan masyarakat banyak, dan diduga para oknum PN Menggala, telah mempermainkan waktu, pada kejelasan relaas pemberitahuan putusan perkara perdata masyarakat. Dijadikan ajang bisnis, hingga tidak lagi mempedomani visi misi pengadilan yang dapat menciptakan keadilan sebenarnya dinegeri NKRI.

Selanjutnya, masyarakat Kagungan Rahayu mulai meluap hingga mereka akan siap melakukan aksi metutup jalan Tol Trans Sumatra yang melintasi lahan tanah mereka di Kampung Ujung Gunung ilir sampai Kampung Kagungan Rahayu, bila Ketua PN Menggala tidak melakukan sikap tegasnya sesuai ketentuan hukum UUD yang berlaku di NKRI. (Agus).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here